MITRA TV LAMPUNG. COM

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

“Pagar Maya versus Pagar Bambu” menjadi metafora yang kuat untuk membaca keadaan kekinian: di satu sisi rakyat berusaha menyuarakan kegelisahan tentang korupsi, beban hidup, kenaikan harga dan pajak; di sisi lain ruang informasi yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan publik justru terasa semakin tertutup. Pagar maya adalah simbol pembatasan ruang digital, sementara pagar bambu adalah simbol kehidupan rakyat yang sederhana, rapuh, tetapi tetap bertahan menghadapi tekanan ekonomi.

Ketika rakyat bersatu menyampaikan tuntutan agar para koruptor dimiskinkan melalui perampasan kekayaan hasil kejahatan, sesungguhnya yang sedang mereka tuntut bukan sekadar hukuman. Mereka sedang menuntut rasa keadilan. Korupsi bukan hanya persoalan hilangnya uang negara. Korupsi berarti berkurangnya hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pembangunan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Ketika uang publik dicuri, rakyatlah yang pada akhirnya membayar akibatnya.

Karena itu, kemarahan masyarakat terhadap korupsi sangat berkaitan dengan keadaan ekonomi sehari-hari. Harga kebutuhan meningkat, daya beli tertekan, biaya hidup bertambah, sementara kewajiban kepada negara, termasuk pajak, terus dirasakan oleh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, publik tentu bertanya: mengapa rakyat harus terus diminta berkorban, sementara orang yang merugikan negara justru masih dapat menikmati kekayaan yang diperoleh secara tidak sah?.

Masalah menjadi semakin sensitif ketika pada saat rakyat menyampaikan aspirasi, arus informasi dari lapangan ikut terhambat. Di era digital, telepon genggam dan media sosial bukan lagi sekadar alat hiburan. Kamera warga telah menjadi instrumen dokumentasi dan kontrol sosial. Masyarakat dapat menyaksikan suatu kejadian secara langsung, menyebarkan informasi, membandingkan berbagai sudut pandang, dan membentuk penilaian berdasarkan apa yang mereka lihat sendiri.

Ketika ruang tersebut dipagari, publik kehilangan mata dan telinga. Sebuah peristiwa dapat berlangsung di depan masyarakat, tetapi tidak segera diketahui masyarakat luas. Inilah makna “pagar maya”: tidak tampak secara fisik, tetapi mampu membatasi suara, gambar, informasi, dan kesaksian. Dalam demokrasi, keadaan semacam ini patut dipertanyakan karena hak publik untuk mengetahui merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara.

Pemerintah memang memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, keamanan tidak seharusnya identik dengan keadaan ketika masyarakat tidak dapat melihat apa yang terjadi. Justru semakin besar sebuah peristiwa menyangkut kepentingan publik, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi. Jika tindakan pemerintah benar dan proporsional, keterbukaan seharusnya tidak menjadi ancaman.

Pembatasan informasi juga dapat menghasilkan persoalan baru. Ketika informasi resmi tidak segera tersedia dan informasi lapangan sulit keluar, ruang kosong akan dipenuhi rumor, potongan video tanpa konteks, dugaan, bahkan disinformasi. Ironisnya, upaya mengendalikan arus informasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan yang lebih besar. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa keadaan terkendali; mereka membutuhkan kesempatan untuk melihat, memeriksa, dan menilai.

Di sinilah metafora pagar bambu menjadi penting. Pagar bambu menggambarkan rakyat yang hidup dengan kemampuan terbatas. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan sesuka hati, tidak memiliki akses istimewa, dan tidak mempunyai instrumen untuk mengendalikan informasi. Yang mereka miliki hanyalah suara, jumlah, solidaritas, dan keberanian menyampaikan aspirasi.

Pagar bambu itu mungkin sederhana, tetapi di baliknya terdapat jutaan keluarga yang sedang berjuang menghadapi kehidupan nyata. Mereka menghitung harga bahan makanan, biaya sekolah, ongkos transportasi, kebutuhan kesehatan, cicilan, dan pajak. Bagi sebagian masyarakat, kenaikan kecil sekalipun dapat berarti pengurangan kebutuhan lain. Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang penerimaan negara, rakyat secara wajar juga berhak bertanya tentang penggunaan uang tersebut dan keseriusan negara memberantas kebocoran akibat korupsi.

Demokrasi sebenarnya tidak diuji ketika rakyat diam dan keadaan tenang. Demokrasi diuji ketika kritik muncul, ketika rakyat kecewa, dan ketika kekuasaan dipertanyakan. Pemerintah yang kuat semestinya tidak takut terhadap kritik, kamera, media sosial, maupun suara masyarakat. Kritik bukan musuh negara. Kritik adalah mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

Oleh karena itu “Pagar Maya versus Pagar Bambu” menggambarkan ketimpangan yang semakin terasa: kekuasaan memiliki kemampuan membangun pagar digital, sementara rakyat masih berjuang melewati pagar-pagar ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Jika pagar maya terus diperkuat sementara pagar bambu rakyat semakin rapuh, jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin lebar.

Rakyat tidak membutuhkan pagar yang lebih tinggi. Mereka membutuhkan jembatan: jembatan informasi, dialog, keadilan, dan transparansi. Sebab suara rakyat tidak akan hilang hanya karena salurannya dipagari. Ia akan mencari jalan lain untuk keluar. Dan semakin tinggi pagar maya dibangun, semakin kuat pula pertanyaan yang muncul dari balik pagar bambu: mengapa suara rakyat harus dipagari ketika yang mereka tuntut adalah keadilan..?... Mari kita dengungkan pertanyaan ini dimanapun ruang kehidupan masih tersisa.

Salam Waras