MITRA TV LAMPUNG. COM
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati
Beberapa waktu lalu salah seorang teman Guru Besar dari salah satu universitas negeri di Sulawesi Tenggara, berkirim pesan melalui piranti sosial; beliau mengabarkan kelakuan dari wakil petinggi negeri ini yang diduga berencana melakukan “perebutan kekuasaan” secara senyap. Salah satu metoda yang digunakan adalah menggunakan cara bermain di dua kaki. Tentu hal ini menarik, terlepas dari validasi berita itu; tulisan ini ingin menyoal bermain di dua kaki itu dari sudut pandang filsafat kontemporer.
Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah berhenti mencari kemungkinan bagi dirinya sendiri. Pandangan filsafat kontemporer bahwa manusia hidup bukan hanya dalam keadaan yang sedang berlangsung, tetapi juga dalam bayangan tentang apa yang mungkin terjadi. Karena itu, manusia selalu memiliki kemampuan untuk melampaui keadaan sekarang: merencanakan masa depan, membaca peluang, membangun strategi, dan mengarahkan tindakannya menuju sesuatu yang belum dimilikinya. Menurut aliran ini, kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari eksistensi manusia. Namun, kemampuan untuk mengantisipasi masa depan sekaligus membawa persoalan: apakah manusia menggunakan kebebasannya untuk membangun kehidupan bersama, atau justru untuk memperbesar kepentingan dirinya sendiri?
Pertanyaan tersebut menjadi menarik ketika ditempatkan dalam kehidupan manusia keterkaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan pada dasarnya bukan hanya persoalan jabatan, melainkan persoalan tentang bagaimana manusia menempatkan dirinya terhadap manusia lain. Kekuasaan membuka kemungkinan untuk menentukan arah kehidupan bersama, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan godaan untuk menjadikan orang lain sebagai sarana bagi tercapainya kehendak pribadi. Di sinilah fenomena bermain di dua kaki dapat dibaca bukan semata-mata sebagai strategi politik semata, melainkan sebagai persoalan mengenai manusia dan ambisinya.
Seorang wakil berada dalam posisi yang unik. Ia secara formal merupakan bagian dari kepemimpinan yang sama, tetapi secara eksistensial ia tetap memiliki kehendak, ambisi, dan masa depan politiknya sendiri. Ia dapat mendukung pemimpin utama sekaligus membayangkan dirinya berada di posisi tersebut suatu hari nanti. Keadaan ini tidak dengan sendirinya merupakan sesuatu yang buruk. Memiliki cita-cita untuk memimpin adalah bagian dari kebebasan manusia. Persoalannya muncul ketika masa depan yang diinginkan mulai dianggap lebih penting daripada kewajiban moral pada masa sekarang.
Manusia kontemporer sering hidup dalam ketegangan antara being dan becoming: antara menjadi dirinya sekarang dan keinginan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Seorang aktor politik dapat merasa bahwa dirinya sedang menunggu kesempatan yang secara hukum memang mungkin datang. Akan tetapi, ketika penantian berubah menjadi ketidaksabaran, manusia mulai berhadapan dengan sisi lain dari ambisinya. Ia tidak lagi sekadar bertanya, “Apa yang dapat saya lakukan ketika kesempatan datang?” tetapi mulai bertanya, “Bagaimana agar kesempatan itu datang lebih cepat?”
Perubahan pertanyaan tersebut terlihat sederhana, tetapi secara filosofis sangat mendasar. Dalam perspektif eksistensialisme, kebebasan selalu disertai tanggung jawab. Manusia memang bebas menentukan pilihan, tetapi ia tidak pernah bebas dari konsekuensi pilihan tersebut. Karena itu, seorang wakil yang memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin tidak hanya harus mempertimbangkan apakah tindakannya memungkinkan secara politik, tetapi juga apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Kebebasan politik tanpa tanggung jawab mudah berubah menjadi kehendak untuk berkuasa.
Di sisi lain, kelemahan pemimpin utama juga merupakan bagian dari kenyataan manusia. Tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari kekeliruan. Pemimpin dapat salah berbicara, keliru mengambil keputusan, atau gagal mengelola komunikasi publik. Tetapi bagaimana manusia lain memperlakukan kelemahan tersebut menunjukkan kualitas moralnya. Menolong seseorang memperbaiki kesalahan adalah tindakan solidaritas. Menggunakan kesalahan seseorang sebagai tangga untuk menaikkan diri sendiri adalah persoalan yang berbeda.
Pada filsafat manusia kontemporer, manusia tidak seharusnya dipandang sebagai makhluk yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Manusia juga merupakan makhluk relasional: identitas dan keberadaannya terbentuk dalam hubungan dengan orang lain. Karena itu, kekuasaan yang sehat seharusnya tidak dibangun melalui penghancuran martabat pihak lain. Seorang calon pemimpin justru diuji ketika ia memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Di situlah karakter lebih penting daripada kecerdikan strategi.
Bermain di dua kaki, dengan demikian, dapat dibaca sebagai metafora tentang manusia yang hidup dalam dua orientasi sekaligus: kesetiaan pada keadaan sekarang dan hasrat terhadap masa depan. Ia tetap berdiri di dalam satu barisan, tetapi pikirannya telah menghitung kemungkinan berada di barisan yang berbeda. Secara politik mungkin terlihat cerdas. Namun secara filosofis, keadaan tersebut menyimpan pertanyaan mengenai keotentikan: apakah seseorang benar-benar menjalankan peran yang dipercayakan kepadanya, atau hanya menggunakan peran tersebut sebagai jembatan menuju tujuan yang lebih tinggi?
Persoalan terbesar bukanlah siapa yang akan menjadi pemimpin, melainkan manusia macam apa yang ingin lahir dari proses menuju kepemimpinan tersebut. Kekuasaan dapat berpindah melalui mekanisme hukum, tetapi kualitas moral seorang pemimpin dibentuk jauh sebelum ia duduk di kursi kekuasaan. Sebab, seseorang dapat memenangkan perebutan kekuasaan dan tetap kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: kepercayaan. Dan ketika seseorang terlalu cepat menghitung kapan orang lain jatuh, ia mungkin lupa bahwa publik juga sedang menghitung bagaimana ia berdiri. Itulah ironi bermain di dua kaki: kedua kaki mungkin membawa seseorang lebih dekat kepada takhta, tetapi tidak selalu membawanya lebih dekat kepada kebijaksanaan.
Salam Waras
Tulis Komentar