MITRA TV LAMPUNG. COM

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Ingat masa kampanye  lalu yang selalu dipenuhi dengan kata-kata manis yang terdengar menenangkan telinga rakyat. Dari atas mimbar, para calon pemimpin mengucapkan janji yang seolah menjadi jawaban atas berbagai kesulitan hidup masyarakat. Mereka berbicara tentang pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan untuk masyarakat miskin, hingga berbagai program yang digambarkan akan meringankan beban rakyat. Kata “gratis” sering diulang-ulang dengan penuh keyakinan, seakan menjadi jaminan bahwa kehidupan akan berubah menjadi lebih baik jika mereka diberi kepercayaan untuk memimpin. Bahkan guna meyakinkan dalam orasinya diselingi “gebrak-gebrak” meja podium.

Dalam suasana kampanye, mimbar menjadi panggung harapan. Para calon pemimpin memahami bahwa rakyat sedang mencari harapan tersebut. Ketika kehidupan terasa berat, ketika harga kebutuhan meningkat, dan ketika kesempatan ekonomi terasa sempit, janji-janji itu menjadi seperti cahaya yang memberikan harapan baru. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian menaruh keyakinan bahwa perubahan besar akan terjadi begitu pemimpin baru terpilih.

Namun sering kali, setelah proses pemilihan usai dan kursi kekuasaan telah diduduki, kenyataan yang muncul justru berbeda dari apa yang dahulu dijanjikan. Mimbar yang dahulu penuh dengan kata-kata manis berubah menjadi latar belakang dari kebijakan yang justru berlawanan dengan harapan rakyat. Janji tentang berbagai hal yang akan digratiskan perlahan memudar, digantikan oleh keputusan-keputusan yang terasa semakin membebani masyarakat. Mereka yang terpilih tidak jarang justru menunjukkan perilaku Narcisstic Personality Disorder (NPD).

Salah satu perubahan yang sering dirasakan adalah kenaikan pajak. Kebijakan ini biasanya dijelaskan sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas negara atau untuk membiayai pembangunan. Secara teoritis, pajak memang merupakan sumber utama pendapatan negara. Namun bagi masyarakat kecil, kenaikan pajak sering kali terasa seperti tambahan beban yang sulit ditanggung. Ketika penghasilan tidak bertambah tetapi kewajiban meningkat, kehidupan sehari-hari menjadi semakin berat.

Di sinilah jarak antara mimbar dan latar menjadi sangat jelas. Mimbar adalah tempat janji diucapkan, tempat harapan dibangun, dan tempat rakyat diyakinkan bahwa masa depan akan lebih baik. Latar adalah realitas setelah kekuasaan diperoleh, ketika kebijakan harus diambil dan kepentingan yang berbeda mulai saling mempengaruhi. Dalam banyak kasus, jarak antara keduanya ternyata sangat jauh.

Fenomena ini tidak hanya terjadi sekali atau di satu tempat saja. Ia menjadi pola yang berulang dalam banyak sistem politik. Janji sering kali menjadi alat untuk memenangkan dukungan, bukan komitmen yang benar-benar direncanakan untuk diwujudkan. Dalam situasi seperti itu, rakyat sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan, karena mereka memberikan kepercayaan berdasarkan harapan yang ternyata tidak dipenuhi. Bisa dibayangkan sebelum mencalonkan diri berjanji itu diakui sebagai pribadi, setelah terpilih dan menjadi pejabat, itu dimaknai sebagai alat negara. Akhir bisa seenaknya membatalkan ijin penggunaan fasilitas umum utuk kepentingan umum.

Namun persoalan ini sebenarnya tidak hanya terletak pada para pemimpin saja. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan arah politik. Ketika rakyat mudah terpikat oleh janji-janji yang terdengar indah tanpa menilai secara kritis apakah janji tersebut realistis atau tidak, maka ruang bagi politik yang penuh retorika akan terus terbuka. Janji yang terlalu sempurna sering kali justru patut dipertanyakan, karena kebijakan publik pada kenyataannya selalu melibatkan berbagai keterbatasan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk memperkecil jarak antara mimbar dan latar. Pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen kepada rakyat akan berusaha menjelaskan secara jujur apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat diwujudkan. Kejujuran semacam ini mungkin tidak selalu terdengar menyenangkan, tetapi ia jauh lebih berharga daripada janji yang pada akhirnya tidak ditepati.

Kematangan politik sebuah masyarakat juga terlihat dari kemampuannya menilai pemimpin bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari rekam jejak, sikap, dan konsistensi tindakan. Ketika pemilih mulai menuntut tanggung jawab yang nyata, para calon pemimpin akan semakin berhati-hati dalam mengucapkan janji. Mereka akan menyadari bahwa mimbar bukan sekadar panggung retorika, melainkan tempat di mana komitmen moral kepada rakyat seharusnya ditegaskan.

Pada akhirnya, hubungan antara rakyat dan pemimpin dibangun di atas kepercayaan. Kepercayaan itu tidak lahir dari janji yang diucapkan dengan penuh semangat, tetapi dari kesesuaian antara kata dan tindakan. Jika mimbar dipenuhi dengan janji yang berbeda dengan realitas di latar kekuasaan, maka kepercayaan itu perlahan akan runtuh.   Karena itu, pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga agar janji yang diucapkan di mimbar tidak hilang ketika lampu kampanye padam dan kekuasaan benar-benar berada di tangan mereka yang terpilih. Ketika mimbar dan latar dapat berjalan seiring, barulah harapan rakyat tidak lagi sekadar menjadi kata-kata, melainkan kenyataan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. pertanyaan tersisa adalah “kapan”? dan atau “utopiakah”?. Mari kita tanyakan pada “ODGJ” yang sedang lewat.

Salam Waras